Acheh Sumatra National Liberation Front

STATISTIK ACEH

Status: Wilayah Okupasi

Penduduk: 4,25 Juta

Luas: 236.803 KM², terdiri dari 119 pulau, 73 sungai besar dan 2 danau

Ibukota: Banda Aceh

Bahasa: Aceh

Agama: Islam (Suni)

PERWAKILAN UNPO

Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF)

ASNLF bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan negara Aceh dan membebaskan rakyatnya dari segala jenis kolonialisme asing melalui norma hukum yang sesuai dengan nilai orang Aceh serta hukum internasional. ASNLF berjuang untuk menggunakan hak mereka untuk penentuan nasib sendiri tanpa campur tangan dari Indonesia atas status politiknya dan memacu perkembangan ekonomi, sosial, serta pengembangan budayanya. ASNLF berjuang untuk mendapatkan dukungan masyarakat internasional dalam masalah dekolonisasi Aceh yang sesuai dengan prinsip dan prosedur resolusi PBB.

Sebagai dampak dari kegawatan di Aceh, sebagian besar anggota Aceh Merdeka mendirikan kembali ASNLF di luar Aceh, banyak diantaranya pengungsi Aceh yang berada di Amerika Serikat, Norwegia dan Belanda.

GEOGRAFI

Aceh adalah ‘wilayah khusus' di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatera.
Luas wilayah Acheh diperkirakan 236,803 km², dan terdiri dari 119 pulau, 73 sungai besar dan 2 Danau. Acheh berlokasi strategis di Selat Malaka, sebuah rute dan portal perdagangan penting ke Asia Tenggara, dan Samudera Hindia ke Selatan. Ibukota wilayah Acheh adalah Banda Acheh, terletak persis dimuara Krueng Aceh dan sungai krueng Daroy yang dihubungkan ke Samudra Hindia, serta merupakan pusat administrasi dan perdagangan dalam kawasan yang luas. Minyak bumi dan gas alam di Sumatra mengandung cadangan yang sangat besar, diekspor melalui pemerintahan di Banda Aceh.

PENDUDUK

Acheh memiliki populasi sekitar 4 juta penduduk, yang mewakili dua persen dari total penduduk Indonesia. Ada berbagai kelompok etnis yang bermukim di Acheh, dengan kelompok etnis utamanya etnis Acheh. Kelompok etnis lain termasuk etnis Gayo, Alas, Tamiang; etnis Aneuk Jamee, etnis Kluet dan etnis Simeulue. Ada juga populasi kecil keturunan bangsa Arab dan Eropa. Mayoritas etnis Aceh berada di kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, sedangkan kelompok etnis minoritas berada di Tengah dan Aceh Selatan.

LATAR BELAKANG SEJARAH

Dari awal abad ke-16, Acheh telah terlibat dalam perebutan kekuasaan secara terus menerus untuk mendapatkan penentuan nasib sendiri dan hak untuk diakui sebagai negara merdeka. Pertama dengan Portugal, kemudian dengan Inggris dan Belanda pada abad ke-18 dan saat ini,Acheh melawan pemerintah Indonesia di Jakarta, Acheh terus melanjutkan perjuangannya untuk melawan kekuasaan kolonial dan aturan asing dengan berbagai tingkat keberhasilan.

Pada tahun 1824 perjanjian Anglo-Belanda ditandatangani, dimana Inggris menyerahkan  kekuasaan kolonialnya di Sumatra kepada Belanda. Inggris mengklaim Acheh sebagai bagian dari daerah jajahan mereka, meskipun Inggris hanya memiliki sedikit kontrol yang nyata atas Kesultanan Acheh. Awalnya di bawah perjanjian Anglo-Belanda, Belanda setuju untuk menghormati kemerdekaan Kesultanan Acheh. Namun pada tahun 1871, Belanda menyerbu Acheh, dengan tidak ada bantahan dari Inggris.

Pemerintah kolonial Belanda mendeklarasikan perang terhadap Acheh pada tanggal 26 Maret 1873, tetapi mereka tidak pernah menguasai sepenuhnya wilayah Acheh dan mereka menyatakan gagal dalam usaha untuk menundukkan Acheh pada tahun 1893. Alih-alih mengakui kekalahannya, Belanda justru menggunakan kekuatan yang besar untuk menguasai kontrol penuh terhadap Acheh, yang diperoleh pada tahun 1904. Dalam menghadapi kekuasaan Belanda, jumlah korban masyarakat Acheh sangat besar dan mereka terus bergerilya melawan Belanda sampai Hindia Belanda mencapai kemerdekaan setelah dijajah oleh Jepang dan akhir Perang Dunia ke-II.
Pada tanggal 27 Desember 1949, di bawah tekanan yang berat dari berbagai negara, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Negara Indonesia. Setelah kemerdekaan itu, sejumlah pasukan Indonesia dikirimkan untuk mencaplok Acheh, hal ini menyebabkan kemarahan warga Aceh yang menganggap sebagai pendudukan. Sejak itu, telah terjadi konflik bersenjata secara berkala antara pasukan militer Indonesia dan gerakan angkatan lokal yang berjuang untuk melakukan pemisahan dari pemerintah pusat.
Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia menetapkan Acheh sebagai status "wilayah khusus " oleh pemerintah pusat di Jakarta.  Pemberian otonomi ini menjadikan Aceh lebih besar statusnya dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah diberdayakan untuk membangun sistem hukum yang independen dari pemerintah nasional.
Pada tahun 1976, Acheh mendeklarasikan kemerdekaannya, dan sejak saat itu,  Acheh telah berjuang melawan pemerintah Indonesia untuk pengakuannya yang mengakibatkan ribuan masyarakat Acheh meninggal, dan kejahatan keji terhadap kemanusiaan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pada Desember 1976, berdirinya Gerakan Acheh Merdeka (GAM), yang mengklaim bahwa orang Acheh tidak dikonsultasikan atas keputusan wilayahnya untuk menjadi bagian Indonesia, dan oleh karena itu munculnya perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan Acheh.  Selain pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Acheh, perjuangan telah memicu kontrol oleh pemerintah Indonesia terhadap pendapatan sumber daya alam yang dihasilkan provinsi Acheh.
Selama tahun 1990-an ribuan pasukan memasuki Acheh untuk menghentikan kekuatan angkatan pemberontak, yang mengakibatkan konflik dan korban yang lebih banyak. Akhirnya pada tahun 2002, pemerintah Indonesia dan GAM setuju untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Dalam kesepakatan perdamaian ini, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Acheh bisa memiliki kebebasan dalam pemilihan umum pemerintahan otonom  dan juga akan mendapatkan 70% dari pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya minyak.
Mereka (Indonesia) juga menyatakan bahwa akan secara bertahap menarik pasukan pemerintah, yang memiliki kekuasaan kuat di wilayah Acheh. Sebagai imbalannya, para pemberontak diminta untuk melupakan tuntutan mereka untuk kemerdekaan secara penuh dan  meletakkan senjata mereka. Tidak ada pihak yang menjalankan keseluruhan isi kesepakatan sehinga akhirnya negosiasi perjanjian perdamaian usai tak lama setelah itu.

(Kemudian) Pemerintah Indonesia segera meluncurkan serangan militer penuh, mengumumkan darurat militer di provinsi Acheh dengan mengirim ribuan pasukan untuk tetap mengontrol Acheh.
Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi tsunami raksasa, yang dipicu oleh gempa bumi di Samudra Hindia sehingga menghancurkan provinsi Acheh, menewaskan 120.000 orang hingga meluluh-lantakkan rumah, infrastruktur, dan habitat alam. Atas perhatian internasional dan bantuan diberikan oleh masyarakat internasional, fokus baru mucul terhadap nasib Acheh.
Segera setelah kerusakan akibat Tsunami, pada 28 Desember 2004, GAM mengumumkan gencatan senjata dan permusuhan agar memungkinkan pengiriman bantuan kepada daerah yang dilanda konflik.
Pada lain pihak, pemeritah Indonesia melonggarkan sementara pembatasan keamanan untuk memungkinkan upaya penyelamatan di daerah yang terkena bencana. Pada 15 Agustus 2005, sebuah nota kesepahaman yang dimediatori oleh mantan Presiden Findlandia Marti Ahtisari ditandatangani, dimana kedua belah pihak setuju untuk menghentikan segala permusuhan segera, GAM setuju untuk melucuti senjatanya dan Pemerintah berjanji untuk menarik semua tentara dan polisi non lokal pada akhir tahun 2005. Dalam konteks ini, Pemerintah sepakat untuk memfasilitasi status otonomi yang lebih besar untuk Aceh, termasuk pembentukan partai lokal dan implementasi hukum syariat Islam; bahagian ini adalah tema yang sangat diperdebatkan dalam negosiasi sebelumnya. Pada masalah tentang tidak meratanya distribusi pendapatan, ditetapkan bahwa 70% dari pendapatan sumber daya alam lokal akan diberikan kepada Aceh. MoU juga mengamanahkan agar dibentuknya pengadilan HAM serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, tetapi setelah 9 tahun sejak perjanjian damai ditanda tangani, dan ternyata hanya secuil yang telah dilakukan.
Sebuah refleksi utama dari MoU adalah pemilihan kepala daerah, dimana untuk pertama kalinya, seorang kandidat daerah, termasuk anggota GAM, menguasi seluruh posisi termasuk kursi Gubernur.  Kendati diyakini daerah baru yang stabil untuk menjadi tonggak contoh dalam pemilu, dalam perjalanan pemilu terbaru pada 2012 tersebut ditandai dengan korupsi, ancaman dan intimidasi.

Sebuah refleksi utama dari MoU adalah pemilihan kepala daerah, dimana untuk pertama kalinya, seorang kandidat daerah, termasuk anggota GAM, menguasi seluruh posisi termasuk kursi Gubernur.  Kendati diyakini daerah baru yang stabil untuk menjadi tonggak contoh dalam pemilu, dalam perjalanan pemilu terbaru pada 2012 tersebut ditandai dengan korupsi, ancaman dan intimidasi.

BAHASA

Sekitar 3 juta orang di bagian ujung utara pulau Sumatera berbicara bahasa Acheh, bahasa yang sama rumpun dengan Austronesia/Malayo-Polynesian. Bahasa Acheh memiliki keterkaitan terdekat dengan bahasa Cham, sebuah bahasa yang digunakan terutama di Vietnam, tetapi hanya sedikit bukti untuk menjelaskan hubungan yang erat antara bahasa Acheh dan bahasa Cham.Bahasa lisan lainnya yang terdapat di Provinsi Acheh adalah Bahasa Kluet, Gayo, Alas dan Tamiang, yang merupakan variasi dari bahasa Melayu. Bahasa Acheh Modern sangat dipengaruhi oleh bahasa Belanda, yang berasal dari kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dari akhir abad ke -18 sampai pertengahan abad ke -19. Bahasa Acheh (sebelumnya) ditulis secara resmi dalam tulisan (alphabet) Arab.

BUDAYA DAN AGAMA

Masyarakat Acheh sebagian besarnya merupakan petani yang mengkonsumsi makanan yang terdiri dari nasi dengan daging, ikan, atau sayur-sayuran; kecuali daging babi, yang merupakan jenis makanan yang dilarang untuk Muslim. Pakaian tradisional untuk pria dan wanita adalah sarung, yang merupakan sebuah rok tenunan yang berwarna-warni. Rumah umumnya dibangun dari bambu atau papan, dan dibangun berbentuk panggung supaya letakknya lebih tinggi dari tanah. Kebanyakan seni, musik, tari dan budaya masyarakat Acheh dipengaruhi oleh agama Islam, yang diyakini pertama kali memasuki Asia Tenggara melalui Acheh pada abad ke-8 Masehi. Pada satu sisi, Banda Acheh, ibukota provinsi Aceh, disebut sebagai 'Serambi Mekah' karena Acheh merupakan sebuah tempat tujuan yang populer bagi wisatawan, cendikiawan, dan pedagang Muslim. Sekitar 99% dari penduduk Acheh adalah Muslim.

MASALAH LINGKUNGAN

Aceh memiliki salah satu cadangan terbesar di Indonesia seperti minyak dan gas alam, sebagai konsekuensi daripada hadrinya sejumlah perusahaan multinasional di Aceh. Penggundulan hutan dan degradasi lahan sebagai akibat dari ekstraksi  sumber daya alam tetap menjadi masalah utama di Aceh. Begitu pula, faktor letak geografis mempengaruhi terjadi bencana di Aceh. Selain ancaman dari Tsunami dan gempa bumi, gejala alam seperti banjir periodik, kekeringan yang parah, meletus gunung berapi, dan kebakaran hutan merupakan bencana alam lainnya.

EKONOMI

Sumber perekonomian utama masyarakat Acheh adalah minyak bumi, gas alam, pupuk dan pertanian.  Tanaman komersial di Aceh adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Acheh juga memiliki sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Sejak berakhirnya konflik, dan program rekonstruksi diberlakukan setelah tsunami 2004, struktur perekonomian telah bergerak menuju peran yang lebih dominan untuk sektor jasa, sementara pangsa di sektor minyak dan gas terus menurun. Kemiskinan di Aceh tetap secara signifikan lebih tinggi daripada di daerah lain di Indonesia.

PERSPEKTIF ANGGOTA UNPO

ASNLF berharap UNPO dapat membela mereka dalam mencapai kemerdekaan karena anggota UNPO lainnya memiliki tujuan serupa sehingga berharap untuk berkerja sama. ASNLF pula berhasrat UNPO dapat menuntun untuk menyambung aspirasi mereka kepada komunitas internasional serta membantu dalam program pelatihan untuk membuat ASNLF dapat berkerja lebih efektif disebabkan tujuan ASNLF utamanya menggunakan pendekatan hukum untuk membebaskan Aceh, juga menghindari kekerasan atau tercipta konflik lainnya.